Antara.
Bagaimanakah sosok pemimpin nasional yang ideal, terbaik, yang bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kemakmuran ?
Dalam Konvensi Nasional II Ikatan Alumni Lemhanas (Ikal), Wapres Hamzah Haz berpendapat, sosok pemimpin nasional yang dibutuhkan bangsa dan negara saat ini adalah orang yang memiliki track record baik.
Pemimpin itu, kata dia, harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang siddiq (jujur, berintegritas tinggi, terjaga dari kesalahan), fathonah (cerdas, intelek, akuntable), amanah ( dapat dipercaya ), dan tabligh (menyampaikan kebenaran dan tak menyembunyikan segala hal yang wajib disampaikan).
Namun masalahnya, adakah seseorang di antara 220 juta warga bangsa ini yang bakal tampil sebagai pemimpin nasional dengan kriteria tersebut ?
Tantangan yang harus dihadapi pertama-tama adalah kemampuan pemimpin itu untuk mengentas Indonesia dari krisis multidimensi berkepanjangan yang masih melanda bangsa ini.
Salah satu ciri dari sosok pemimpin yang memiliki empat syarat tersebut adalah pemimpin yang memiliki ketaatan tinggi dalam menjalankan ibadah.
Jadi, sosok pemimpin negara yang perlu dipilih adalah pemimpin bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang baldatun toyyibatun warabun gaffur (negara aman dan tenteram yang diridhoi Allah SWT).
Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur DIY, berpendapat, pemimpin nasional diperlukan Indonesia adalah pemimpin yang kuat dan berwibawa serta mampu menghantarkan bangsa menuju pemulihan dan kehidupan yang lebih bermutu.
Pemimpin nasional yang didambakan itu, menurut Sri Sultan yang juga salah seorang calon presiden (capres) dari Partai Golkar, harus memiliki keteladanan kemauan (political will) dan kompetensi.
Trilogi kepemimpinan itu, menurutnya, adalah syarat mutlah agar Indonesia memiliki pemimpin nasional yang kuat dan berwibawa yang diharapkan mampu mengantarkan bangsa ini menuju pemulihan kehidupan bangsa.
Karakteristik yang ideal itu dipersonifikasikan pada seorang pemimpin-negarawan yang benar-benar di dunia nyata dalam situasi chaos . Karena itu, harus dipersepsi bagaimana seharusnya pemimpin-negarawan berpikir dan bertindak dalam konteks kenegaraan.
Tetapi, masalahnya sekarang, bukan saja menyangkut legitimasi, bukan hanya kompetensi. Dalam prakteknya, pemimpin masa depan itu harus dapat dipilih oleh mayoritas rakyat melalui Pemilu 2004. “Kita membutuhkan kontrak sosial baru untuk menyelamatkan Indonesia guna menggantikan kontrak sosial masa lalu,”ujarnya.
Kontrak sosial tersebut, bukan ahistoris yang mengabaikan kontrak sosial masa lalu yang dibangun susah payah, di atas cucuran keringat dan darah para pendahulu bangsa.
Ketua umum Ikal, Agum Gumelar, yang juga menteri perhubungan, mengingatkan agar rakyat tidak salah memilih dalam pemilu mendatang.
Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, di bawah seorang pemimpin nasional yang tidak otoriter, dan mampu menjawab tuntutan zaman. Ini demi tetap terbinanya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Siapa sosok pemimpin nasional yang dibutuhkan itu ? Jawabannya adalah siapapun dia yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan politik, ekonomi dan keamanan termasuk dalam menghadapi era globalisasi.
Selain itu, pemimpin ini hendaknya merupakan sosok yang mampu menyelamatkan bangsa keluar dari himpitan krisis, yang sudah bertahun-tahun melilit bangsa Indonesia.
Agum mengimbau masyarakat agar sejak jauh-jauh hari melakukan pengamatan secara cermat, mengenai perjalanan karir sosok pemimpin nasional yang akan menjadi pilihannya.
“Karena itu, Ikal dalam HUT ke-26 menyampaikan pesan moral kepada bangsa Indonesia agar dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden memilih pemimpin yang tepat,”katanya.
Dia menegaskan bahwa Ikal diminta atau tidak, punya kewajiban moral memberi sumbangan pemikiran kepada rakyat agar lebih dewasa dalam memilih anggota legislatif, presiden dan wapres. “Syukur kalau pesan moral ini bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat pemilih, kalau tida pun tidak apa-apa,” katanya. (Ant/M-1)
